Latar Belakang Pendirian

Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Rokan Hulu dan juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, diperlukan sebuah Lembaga Keuangan yang menjadi milik bersama Masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Maka Pemerintah Daerah Rokan Hulu memilih untuk mendirikan sebuah Lembaga Perbankan yang identik untuk menjalankan fungsi intermediasi bagi masyarakat ekonomi mikro dan kecil berupa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kini bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Kronologi Perjalanan Bank

1
Tahun 2004 — Inisiasi & Persiapan

Persiapan-persiapan pendirian BPR di Kabupaten Rokan Hulu secara resmi dimulai oleh Pemerintah Daerah bersama tim perumus.

2
Tahun 2005 — Proses Izin Prinsip

Pengajuan izin prinsip sempat menghadapi berbagai penyesuaian administratif dan teknis perbankan yang kemudian dikonsolidasikan kembali.

3
7 Juli 2006 — Persetujuan Prinsip Bank Indonesia

Berkat komitmen kuat Pemkab Rokan Hulu, pada tanggal 7 Juli 2006 terbit Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 8/348/DPBPR mengenai izin prinsip pendirian BPR Rokan Hulu.

4
25 Juli 2007 — Izin Usaha Bank Indonesia & Operasional

Seluruh persyaratan gedung kantor, modal disetor, struktur organisasi dan Perda disahkan. Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor: 9/33/KEP.GBI/DPG/2007 tertanggal 25 Juli 2007, BPR Rokan Hulu resmi beroperasi penuh melayani nasabah.

Dasar Hukum Pendirian

  • Peraturan Daerah Kab. Rohul Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu.
  • SK Bank Indonesia (Prinsip) SK BI No. 8/348/DPBPR tanggal 10 Juli 2006 tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Rokan Hulu.
  • SK Bank Indonesia (Izin Usaha) SK BI No. 9/33/KEP.GBI/DPG/2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Pemberian Izin Usaha BPR Rokan Hulu.

Kepemilikan Saham

Pemerintah Kab. Rokan Hulu 100% Saham

100% modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD/Perumda).